BLITAR: Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (TP2ID) Kabupaten Blitar dipastikan tak bisa tidur nyenyak setelah terseret kasus korupsi pembangunan DAM Kali Bentak senilai Rp 4,9 miliar
Keterlibatan TP2ID bentukan mantan Bupati Blitar Rini Syarifah itu disebut langsung oleh salah satu tersangka, BS. Pria yang menjabat Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kabupaten Blitar mengaku hanya menjalankan tugas sebagai bawahan dalam proyek pembangunan DAM Kali Bentak di Kecamatan Panggungrejo.
Melalui kuasa hukumnya, tersangka BS menyebutkan CV Cipta Graha Pratama ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan DAM Kali Bentak atas arahan Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (TP2ID).
“Iya, itu dari arahan TP2ID, Mas. CV yang mengerjakan,” sebut BS, melalui kuasa hukumnya Adikariya dan Ari Wibowo, saat mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan di Kantor Kejari Kabupaten Blitar, Kamis malam (24/4).
BS, yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), menegaskan bahwa tugasnya sebatas mendukung administrasi dan membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yakni HS, yang juga merupakan Sekretaris Dinas PUPR Blitar. HS juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.
“Iya paling rendah (jabatan) dia,” ujar kuasa hukum BS.
Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Blitar, Gede Willy, menyatakan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk menelusuri keterlibatan TP2ID dalam proyek tersebut.
“Jika ada alat bukti yang mengarah ke sana, kami tidak akan ragu. Namun, perlu waktu untuk mengumpulkan bukti-bukti tersebut,” tegasnya dalam konferensi pers di Aula Kejari Blitar, Rabu (23/4/2025).
Diketahui, TP2ID kembali menjadi sorotan publik. Sebab lembaga ini berada di bawah kendali langsung Bupati Blitar saat itu, Rini Syarifah yang biasa dipanggil Mak Rini. Selain itu, annggota TP2ID juga diisi orang-orang dekat Mak Rini.
Salah satunya Muchlison, kakak kandung Mak Rini. Anehnya lagi, Ketua TP2ID dijabat oleh Adib Muchammad Zulkarnain yang berlatar belakang tokoh agama. Keberadaan dua orang ini sempat menjadi sorotan karena latar belakangnya tidak ada kaitan dengan program pembangunan.
Dihubungi terpisah, mantan Bupati Blitar Rahmat Santoso yang mengetahui latar belakang pembentukan TP2ID mengatakan jika awalnya dia setuju dengan rencana Rini Syarifah saat itu.
“Awalnya saya memang setuju dengan pembentukan TP2ID kerena untuk mempercepat pembangunan di Blitar. Tapi kok ketuanya, tokoh agama, tapi ya sudah lah, sudah berjalan, ” ucap Rahmat Santoso.
“Setelah berjalan, banyak yang mundur, seperti yang dari Universitas Brawijaya Malang. Pernah juga saat saya masuk ikut rapat TP2ID, mereka diam. Saya tahu diri, ya keluar lagi. Tidak tahu apa yang dibahas, ” ucap Rahmat Santoso.
Soal TP2ID ini, Rahmat Santoso juga teringat kejadian ketika dirinya menghadiri pelantikan pengurus Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Jatim di Kampung Coklat sebagai wakil bupati Blitar.
Saat itu, Rahmat Santoso sempat bertanya kepada pengurus Gapensi Jatim, kenapa Gapensi sebagai organisasi bersar tidak mengerjakan proyek di Kabupaten Blitar. “Jawabannya, tidak berani mas, potongannya 30 persen. Harus lewat TP2ID, ” kenangnya. @
About The Author
