Memasuki usia ke-80, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dinilai berhasil melakukan transformasi kelembagaan dengan mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan berfokus pada pelayanan kepada masyarakat. Perubahan tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya Polri menyesuaikan diri dengan dinamika tantangan keamanan yang terus berkembang.
Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, mengatakan perjalanan delapan dekade Polri menunjukkan peran institusi tersebut tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
“Usia 80 tahun ini bukti sahih kalau Polri itu bagian dari DNA Republik ini. Dari zaman angkat senjata memperebutkan kemerdekaan, era reformasi, konflik sosial, pemberantasan terorisme, sampai sekarang perang siber yang serba cepat, Polri terus dipaksa beradaptasi,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Simon itu menilai orientasi Polri kini semakin dekat dengan masyarakat. Menurutnya, tema “Polri untuk Masyarakat” pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80 seharusnya menjadi arah kebijakan yang diwujudkan melalui pelayanan nyata, bukan sekadar slogan.
Ia menegaskan, kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui konsistensi pelayanan yang cepat, transparan, dan adil dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Rakyat itu berpikirnya simpel kok. Mereka butuh polisi yang gampang dihubungi, cepat datang kalau ada masalah, solutif, transparan, dan adil. Kalau performa di lapangan konsisten bagus, otomatis trust publik itu mengalir sendiri. Kita bisa lihat transformasi ini lewat program Polri Presisi, tilang elektronik (ETLE), digitalisasi berbagai urusan surat kendaraan, sampai terobosan Polri RW dan Bhabinkamtibmas yang bikin polisi bisa diajak ngopi bareng warga buat nyelesaiin masalah kampung,” tambahnya.
Menurut Simon, peran Polri juga semakin meluas melalui keterlibatan dalam sejumlah program strategis pemerintah, seperti mendukung program makan bergizi gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta memperkuat ketahanan pangan dengan mendampingi kelompok tani di berbagai daerah.
“Ketika polisi ikut turun ke ladang mendampingi petani dan mengamankan pasokan pangan, sebetulnya mereka lagi memperkuat sabuk pengaman nasional. Perut rakyat yang kenyang dan situasi sosial yang kondusif itu adalah modal paling basic buat stabilitas ekonomi dan pembangunan, mengawal pangan menuai aman,” kata Simon.
Ia juga menyoroti hasil Survei Litbang Kompas yang dirilis pada akhir Juni 2026, yang mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap Polri mencapai 80,6 persen. Menurutnya, capaian tersebut merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi institusi kepolisian.
“Angka 80,6 persen kepuasan publik itu modal strategis yang nilainya sangat mahal. Tidak bisa dibeli dengan anggaran. Tapi ingat, tingkat kepercayaan ini bukan garis finish. Trust itu dibangunnya pakai keringat dan integritas bertahun-tahun, tapi bisa hancur lebur dalam hitungan detik. Jadi, setiap personel di lapangan harus sadar kalau mereka itu adalah wajah Polri di mata masyarakat,” ujarnya.
Menghadapi perkembangan teknologi, Simon menilai tantangan keamanan ke depan akan semakin kompleks dengan munculnya ancaman berbasis kecerdasan buatan (AI), serangan siber, hingga kejahatan hibrida yang melintasi batas negara.
“Di masa depan, penjahat tak perlu membobol pintu rumah, mereka pakai AI, siber, robotik, dan manipulasi data. Makanya, Polri masa depan wajib berbasis data dan analitik. Tapi secanggih apa pun teknologinya, faktor manusia tetap yang nomor satu. Mesin tidak punya empati, tidak punya hati nurani, dan tidak punya kebijaksanaan. Itu cuma dimiliki oleh manusia,” katanya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Simon mengusulkan konsep Sabuk Kamtibmas, yakni model keamanan berbasis kolaborasi yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, komunitas, hingga masyarakat, dengan Polri sebagai koordinator utama.
“Polisi masa depan tidak bisa kerja sendirian lagi. Keamanan masa depan itu urusan gotong royong. Polri harus merangkul pemerintah, kampus, pebisnis, komunitas, media, dan warga. Kolaborasi multipihak inilah yang dinamakan Sabuk Kamtibmas. Kalau semua elemen ini sinergis, kita punya sistem imun keamanan yang sangat adaptif,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, gagasan tersebut tengah dirangkumnya dalam sebuah buku berjudul Sabuk Kamtibmas yang dipersembahkan sebagai refleksi sekaligus hadiah pemikiran pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80.
“Saat ini saya sedang merampungkan buku berjudul ‘Sabuk Kamtibmas’. Ini hadiah pemikiran saya untuk Hari Bhayangkara ke-80. Isinya menawarkan konsep arsitektur keamanan modern era baru yang berbasis teknologi dan kolaborasi total. Harapan saya, buku ini bisa jadi referensi berharga agar Polri ke depan makin profesional, humanis, melek teknologi. Yang paling penting agar Polri selalu dicintai rakyat sebagai modal utama menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,” pungkas Simon @
About The Author
